Jakarta - Isu ledakan tabung gas dan Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) menjadi isu yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dalam satu tahun terakhir, ada beberapa isu yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap Presiden. Peristiwa ledakan tabung gas elpiji dan kenaikan TDL," ujar Direktur Eksekutif LSI Kuskrido Ambardi di Kantornya, Jl Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2010).

TANJUNGPINANG--Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Nasional (PT PLN) Persero Dahlan Iskan mengatakan krisis listrik di Kepri akan tuntas selambat-lambatnya akhir tahun 2012 atau awal 2013. Hal ini disampaikan Dahlan saat menerima kunjungan Gubernur Kepri HM Sani dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo beserta rombongan di Kantor PLN Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta Selatan, Sabtu (21/8).

Dahlan yang didampingi Direktur Perencanaan PT PLN Nasri Sebayang, tampak bersemangat menerima kunjungan rombongan pejabat teras Provinsi Kepri. Apalagi yang hadir menemuinya tidak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur saja, melainkan juga seluruh Bupati dan Walikota se-Kepri, Ketua DPRD Kepri dan seluruh Ketua DPRD dari Kabupaten dan Kota, dan beberapa instansi Pemda yang berkaitan dengan masalah kelistrikan.

Dewan Energi Nasional  (DEN) melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan tugas  pokok dan fungsi DEN,  sosialisasi  ini saya anggap sangat penting dalam rangka kita semua bersama-sama mengetahui informasi yang lebih banyak  mengenai keberadaan organisasi Dewan Energi Nasional yang merupakan suatu lembaga yang bersifat nasional, mandiri dan tetap bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional, demikian Sekretaris Jenderal DEN, Novian Moezahar Thaib mengawali sambutannya pada pembukaan Sosialisasi DEN di Hotel Ciputra, Semarang, 26 Agustus 2010. 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 12, Presiden membentuk Dewan Energi Nasional yang mempunyai tugas: merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan pemerintah dengan persetujuan DPR; menetapkaan rencana umum energi nasional; menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor. 

Pertamina terus melakukan ekspansi dan penguatan armada perkapalan dengan menyiapkan USD 600 juta untuk pembelian 18 armada tanker hingga akhir 2010. Peningkatan jumlah armada tanker ini akan mengoptimalkan kemampuan Perkapalan Pertamina sesuai dengan jumlah cargo untuk mencapai tingkat biaya yang efisien. Tanker tersebut mulai masuk memperkuat jajaran armada perkapalan Pertamina hingga Desember 2012.

Program pembelian tanker ini merupakan bagian dari transformasi Pertamina di bidang Perkapalan yang terus dilakukan untuk meningkatkan service level, meningkatkan efisiensi dan perbaikan kinerja.